Pemkab Solok Perkuat Komitmen Cegah Putus Sekolah dan Tangani Anak Tidak Sekolah
Untuk mencegah putus sekolah, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, komite sekolah, masyarakat, hingga lembaga pendidikan nonformal.
SOLOK – Pemerintah Kabupaten Solok (Pemkab Solok) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang layak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Gerakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Penekanan Angka Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) di Kabupaten Solok, yang digelar Jumat (11/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka dan dihadiri Bunda Guru PGRI Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Solok, Zulfadli, M.M., serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, Elafki, S.Pd., M.M., beserta jajaran.
Hadir sebagai narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat, Roza Linda, M.Pd.
Ia memberikan pemaparan mengenai strategi penanganan Anak Tidak Sekolah sekaligus langkah-langkah pencegahan agar peserta didik tidak sampai mengalami putus sekolah.
Kegiatan tersebut diikuti Koordinator Pengawas dan Kepala SMP se-Kabupaten Solok, Guru Bimbingan dan Konseling (BK)/Wakil Kesiswaan SMP, Komite SMP, Ketua PKBM Kabupaten Solok, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sosialisasi tersebut, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan didorong untuk meningkatkan kepedulian dan membangun komitmen bersama dalam mengidentifikasi serta menangani anak yang sudah tidak bersekolah maupun mereka yang berada dalam kondisi berisiko putus sekolah.
Penanganan ATS dan ABPS dinilai tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, komite sekolah, masyarakat, hingga lembaga pendidikan nonformal.
Kolaborasi tersebut penting untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan seorang anak tidak melanjutkan pendidikan, sehingga dapat diberikan pendampingan dan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Solok diharapkan semakin memahami pentingnya pendataan, pemetaan, pendampingan, serta pencarian solusi bagi anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan maupun yang berpotensi mengalami putus sekolah.
Peran guru, khususnya guru BK dan unsur kesiswaan, juga menjadi strategis dalam mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik.
Deteksi dan pendampingan yang dilakukan secara tepat diharapkan dapat mencegah anak meninggalkan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Setiap anak diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
Melalui gerakan bersama dalam penanganan ATS dan penekanan ABPS, Kabupaten Solok diharapkan mampu menekan jumlah anak yang tidak bersekolah maupun anak yang berisiko putus sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama Bunda Guru PGRI Kabupaten Solok, narasumber, jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, pengawas, kepala sekolah, guru, komite sekolah, PKBM, serta seluruh tamu undangan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

